Latar Belakang Pendirian


Kampus KM28

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Upaya pembangunan kesehatan yang berkesinambungan ini menjadi kewajiban negara sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD RI 1945. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi.

Indonesia masih memiliki banyak permasalahan kesehatan yang membutuhkan perhatian seperti daerah Papua Barat yang mengalami peningkatan angka kematian bayi dari tahun 2007-2012, gizi buruk, penyakit tropik dan infeksi, dan lain-lain. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu di Indonesia dan Papua Barat menyebabkan pencapaian tujuan pembangunan global (MDGs) akan terhambat yang akan berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat.

Berangkat dari keprihatinan akan banyaknya permasalahan kesehatan yang ada dan kurangnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter di daerah Papua barat, Universitas Papua (UNIPA) yang didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berniat membuka program studi baru pendidikan dokter yang berbasis kompetensi. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNIPA akhirnya pertama kali dibuka pada tanggal 7 Mei 2014 di Kabupaten Sorong-Papua Barat, sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 90/E/O/2014 tentang izin penyelenggaraan PSPD, Program Sarjana pada Universitas Negeri Papua. PSPD ini didirikan atas kerja sama dan dibawah Pengampuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

PSPD UNIPA didirikan dengan harapan mampu mencetak dokter-dokter berkualitas yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memiliki kepekaan tinggi akan budaya lokal Papua.

“Anak-anak Papua bisa jadi guru, dokter, polisi. Bisa jadi apa saja. Bukan tidak mungkin, 20 hingga 30 tahun lagi anak Papua jadi presiden,”
Mendikbud (2014) Mohammad Nuh saat peresmian Kampus II Fakultas Kedokteran Universitas Papua, Sorong 10 Mei 2014


Landasan Pendirian

  • Ijin penyelenggaraan PSPD Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 90/E/O/20 14 tanggal 07 Mei 2014
  • Pasal 16 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009
  • Pasal 25 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009
  • Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 pasal 56 dan pasal 59
    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2011

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

  • Surat DPRD Papua Barat Nomor 420/076 tanggal 3 Juni 2013

Pemerintah Kabupaten Sorong

  • Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) selama lima tahun antara Universitas Negeri Papua dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dengan Nomor 41.5.4/060/MOU/2012 – Nomor 38/UN/42/OT/2012 tanggal 17 Januari 2012
  • Surat Pernyataan Dukungan Bupati Sorong Nomor 415.4/976/2012 tanggal 15 Agustus 2012